Nyaris Seperti Proyek Siluman Pekerjaan Rutilahu PRKP Desa Batujaya Tanpa Papan Proyek Material Tersendat KPM Dibebani Pembelian Bahan Bangunan - majalahkriptantus.com - Menyajikan berita secara faktual, independent dan sesuai fakta.

Breaking News

Nyaris Seperti Proyek Siluman Pekerjaan Rutilahu PRKP Desa Batujaya Tanpa Papan Proyek Material Tersendat KPM Dibebani Pembelian Bahan Bangunan

Karawang -Majalahkriptantus.com.Pekerjaan program kawasan permukiman di wilayah Batujaya kecamatan Batujaya Karawang Jawabarat, nyaris seperti proyek siluman tidak dilengkapi papan proyek.

Kegiatan pembangunan dari leading sektor 
Dinas perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (PRKP) Karawang,lokasi Desa Batujaya Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang, mendapat kritik dari SWI (Sekber wartawan Indonesia) DPD Karawang.
Menurut Ketua SWI DPD Karawang Drs. A. Yusup,pekerjaan kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni yang tidak diketahui publik secara detail,banyak masyarakat bertanya "Pembangunan dimaksud itu bantuan dari pemerintah, perusahaan atau perorangan ?

Lazimnya dipasang papan proyek bantuan dari pemerintah, kabupaten,provinsi atau pusat,begitupun dengan asal,nilai anggaran leading sektor,penyedia jasa/pelaksana dst

Pelaksana kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni terkesan melemahkan peraturan dan UU, menganggap sepele papan nama proyek tidak dipasang dilokasi kegiatan.

Dikatakan Yusup Ketua SWI DPD Karawang Papan nama proyek ada regulasinya, jelas dan jangan di anggap remeh temeh, serta ada konsekwensinya bagi yang menabrak secara Yuridis, agar ada efek  jera siapapun yang tidak mematuhi harus di tindak. Tegas Yusup 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006. tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung (“Permen PU 29/2006”) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014.Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan (“Permen PU 12/2014”).  Terkait papan nama proyek merupakan pekerjaan persiapan (Pre-Construction).

UU No.14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)  Bertujuan menjamin hak warga negara.
Mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik. Mendorong partisipasi masyarakat. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik,transparan,efektif,efisien akuntabel serta dapat di pertanggung jawabkan ; dan seterusnya.Ungkap Yusup Ketua DPD SWI Karawang. 27 September 2023.

Ironisnya lagi, penerima manfaat bantuan warga tidak mampu,Isunya di bebani dalam pembelian sejumlah item material. Padahal sumbangsih warga memberikan makanan rokok dalam satu harinya tidak kurang dari dua ratus ribu rupiah (IKHLAS ).

Kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni yang belum diketahui juntrungannya, biaya 
dari mana,dikelola secara kontraktual dan swakelola tidak diketahui detail dan jelas. 

Pastinya dilokasi kegiatan tidak dipasang papan nama proyek pihak.pengakuan pihak pekerja dirinya tidak mengenal orang yang akan membayar pekerjaannya. Kata yusup 

Menurut keterlambatan pekerjaan karena penyediaan bahan bangunan yang lambat bukan dari team selaku pekerja tapi karena penyaluran material yang sering terlambat. kata pihak pekerja yang enggan namanya di sampaikan dalam Rilis Berita. 

Tugas PRKP Pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan, pembangunan, operasi dan pemeliharaan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, SWI berharap agar lebih kooperatif mengawasi secara rutin dan profesional. 

Diduga dalam pekerjaan terdapat beberapa kejanggalan,pembesian sloop di stek pakai ukuran 8,jenis kayu yang di pakai adalah jong jing.Tutup Yusup 28 september 2023.

Hingga berita ini terexpous pihak terkait dinas PRKP belum berhasil dihubungi.
*Tim*

Tidak ada komentar