DISKUSI SESI 6 Analisislah mekanisme penyelesaian pertentangan antara peraturan gubernur dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi hierarkinya.

 

Dalam sistem hukum Indonesia, setiap peraturan perundang-undangan memiliki tingkat hierarki yang berbeda-beda. Tingkat hierarki tertinggi dipegang oleh Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), kemudian diikuti oleh peraturan perundang-undangan lainnya seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, dan peraturan gubernur.

Apabila terjadi pertentangan antara peraturan gubernur dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi hierarkinya, maka yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi hierarkinya tersebut. Dalam hal ini, jika terjadi pertentangan antara Pergub Jakarta 41 Tahun 2020 dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi seperti undang-undang atau peraturan pemerintah, maka yang berlaku adalah undang-undang atau peraturan pemerintah yang lebih tinggi hierarkinya tersebut.

Dalam kasus yang disebutkan, apabila Pergub Jakarta 41 Tahun 2020 atau Pergub Jakarta 47 Tahun 2020 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi hierarkinya, maka yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut. Sebagai contoh, jika Pergub Jakarta 41 Tahun 2020 bertentangan dengan undang-undang atau peraturan pemerintah mengenai sanksi pidana, maka yang berlaku adalah undang-undang atau peraturan pemerintah tersebut.

Jika terjadi pertentangan antara peraturan gubernur dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi hierarkinya, maka dapat dilakukan upaya hukum melalui pengajuan gugatan ke pengadilan untuk menyelesaikan pertentangan tersebut.