Apa pendapat Anda tentang hal ini? Dan apa saran yang bisa Anda berikan agar pelaksanaan otonomi daerah justru bisa mengurangi terjadinya perilaku korupsi? Jelaskan jawaban Anda di dalam forum diskusi ini.

MAJALAHKRIPTANTUS.COM--Otonomi Daerah adalah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah di Indonesia. Di satu sisi otonomi daerah dapat membantu percepatan pemerataan pembangunan, namun di sisi lain, muncul masalah. Salah satu masalah yang mengiringi pelaksanaan otonomi daerah adalah maraknya perilaku korupsi yang terjadi tidak hanya di pemerintah pusat, tetapi juga di pemerintah daerah. Korupsi yang dilakukan oleh para pejabat negara tersebut bukan hanya kejahatan biasa, tetapi menunjukkan tata kelola pemerintahan yang buruk. Hal ini tentunya bertentangan dengan prinsip good and clean governance.Apa pendapat Anda tentang hal ini? Dan saran apa yang bisa Anda berikan agar pelaksanaan otonomi justru bisa mengurangi terjadinya perilaku korupsi? Jelaskan jawaban Anda di dalam forum diskusi ini.

Jawab:" Berdasarkan uraian diatas, menurut saya:" •Faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi pada otonomi daerah adalah Aspek Perilaku individu, aspek lemahnya organisasi Kepemerintahan, Aspek lemahnya Peraturan Perundang-Undangan, aspek lemahnya pengawasan .

~Maka dari itu, Upaya Penanggulangan Korupsi Pada Otonomi Daerah adalah Preventif Membangun etos pejabat dan pegawai baik di instansi pemerintah maupun swasta, Memulai dari diri sendiri, dari sekarang dan dari yang kecil untuk menghindari korupsi, Mengusahakan perbaikan penghasilan (gaji) bagi pejabat dan pegawai negeri sesuai dengan kemajuan ekonomi dan kemajuan swasta, Pimpinan harus memberi teladan, menumbuhkan “sense of belongingness” dikalangan pejabat dan pegawai, Memberi pelajaran pendidikan anti korupsi sejak dini. Dan uapaya represif yaitu penayangan wajah koruptor di televisi, Pencatatan ulang terhadap kekayaan pejabat, Kekayaan pejabat harus dipantau oleh lembaga khusus dan Penegakan hukum. 

Selain itu, pentingnya menjaga integritas diri dalam melaksanakan pemerintahan yang bersih dari korupsi, salah satunya mewujudkan good governance.

“Konsep good governance adalah bentuk pemerintahan yang baik dan bersih. Ini diperlukan dalam pembangunan berkelanjutan, tanpa konsep good governance, pembangunan akan salah arah. Prinsip dasar atau karakteristik yang terdapat di dalam good governance tersebut bila benar-benar diterapkan maka diyakini akan dapat mewujudkan pemerintahan yang baik. Bila telah terciptanya pemerintahan yang baik, maka dengan sendirinya tindakan korupsi akan mampu dicegah. Di sisi lain, prinsip good governace akan mampu membuat keseimbangan kinerja antara pemerintah sebagai pelayan publik, dan masyarakat sebagai yang dilayani.

“Mindset dari para pelaksana pemerintahan harus diarahkan agar bisa menuju pemerintahan yang baik dan bersih. Jaga integritas diri agar terhindar dari tindak pidana korupsi.